Video Viral Perempuan Ini Kritik Keras BPJS Indonesia

Waktu lalu, satu kutipan video yang tampilkan masukan dari salah satu orang anggota Komisi IX Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning jadi viral. Dalam video itu, Ribka mengemukakan beberapa masukan keras, khususnya berkaitan ketidaksamaan service kesehatan di rumah sakit yang dirasakan warga Indonesia.

Potongan video itu sudah diupload di sosial media. Diantaranya ialah Twitter, yakni oleh account @zakwannur. Kutipan itu diupload pada 7 November jam 16.34 WIB. Sampai 9 November jam 19.55 WIB, upload itu sudah mendapatkan 15,7 ribu retweet serta 19,5 ribu orang suka pada. Kutipan video berdurasi 2 menit 20 detik itu awalnya sudah diupload dengan komplet pada account YouTube DPR RI pada Rabu (6/11/2019).

Versus komplet dari potongan video Ribka Tjiptaning ialah Rapat Kerja di antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan serta RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, serta Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang mengulas kenaikan pungutan BPJS Kesehatan.

Dalam rapat kerja itu, Ribka mengemukakan beberapa kritiknya. Namanya juga viral. Lalu, siapakah Ribka Tjiptaning? Ribka Tjiptaning Proletariyati lahir di Yogyakarta, 1 Juli 1959. Dia adalah anak ke-3 dari lima bersaudara.

Orang tuanya ialah Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro serta Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati. Ayahnya sempat didapati mempunyai kisah jadi anggota Biro Spesial PKI. Dengan latar itu, Ribka tidak menutup-nutupinya.

Serta, dia pernah menulis satu buku berjudul “Saya Bangga jadi Anak PKI”. Dalam soal pendidikan, Ribka mengenyam pendidikan resmi di Fakultas Kedokteran Kampus Kristen Indonesia dari tahun 1978 sampai tahun 1990.

Vippoker99 Bandar Poker Online Terhebat Di Indonesia

Sesudah lulus serta jadi satu orang dokter, dia juga buka satu klinik kesehatan di lokasi Ciledug, Tangerang. Ribka juga sudah jadi anggota PDI-Perjuangan semenjak 1992. Sampai sekarang, dia sudah 3x sukses masuk ke Senayan, yakni pada 2004, 2009, serta 2019.

Sekarang, dia adalah salah satunya anggota dari Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan. Awalnya, Ribka juga pernah memegang jadi Ketua di komisi yang sama pada periode 2009-2014. Di komisi IX, dia menyorot beberapa masalah di bagian tenaga kerja serta transmigrasi, kependudukan, serta kesehatan.

Bukan sekali ini Ribka mengemukakan masukan pada kapasitas pemerintah. Pada 2015, dia pernah mengemukakan penilaiannya yang mengatakan jika belumlah ada menteri yang bisa mengartikan ide yang dibawa oleh Jokowi ke pemerintahan.

Diluar itu, dia sempat juga menjelaskan jika beberapa menteri Jokowi mempunyai pengaturan yang kurang dalam membuat Ketentuan Pemerintah (PP). Waktu itu, ketentuan yang disoroti ialah kebijaksanaan baru mengenai Agunan Hari Tua (JHT).

Kebijaksanaan itu terkait dengan kebijaksanaan baru Tubuh Pelaksana Agunan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengatakan jika JHT baru bisa dicairkan jika karyawan sudah jalani waktu kerja sepanjang 10 tahun.

Walau sebenarnya, dalam ketentuan awalnya, waktu kerja yang dipersyaratkan ialah 5 tahun. Tidak hanya JHT, di 2015 Ribka mengkritik BPJS Kesehatan. Menurut Ribka, pemerintah harus konsentrasi pada Program Indonesia Sehat. Karena, dia memandang ada banyak rumah sakit yang belum ingin bekerja bersama dengan BPJS.

Bunga Referensi BI Telah Turun , Bunga KPR Kapan?

Februari 2018, Ribka sempat juga melemparkan masukan pada Tubuh Pengawas Obat serta Makanan (BPOM) atas ketimpangan aksi pada aktor penjual kosmetik murah kelas kecil serta kelas besar. Waktu memegang jadi Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009-2014, Perancangan Undang-Undang Kesehatan yang selanjutnya di setujui dalam Rapat Pleno DPR juga jadi perbincangan.

Masalahnya salah satunya ayat yang mengendalikan tembakau jadi zat adiktif hilang. Karena masalah itu, Ribka juga dilarang pimpin rapat panitia spesial serta panitia kerja oleh Tubuh Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Ribka sempat juga hadapi tuntutan daring sbobet mobile yang menolaknya jadi calon Menteri Kesehatan.

Mengenai fakta penampikan itu tidak hanya sebab masalah hilangnya ayat tembakau dalam RUU Kesehatan yang disahkan, Ribka disangka terjebak dalam masalah interferensi obat infus. Dalam masalah itu, ada saran pada Kementerian Kesehatan untuk hentikan pemakaian infus dari pabrik tersendiri serta menggantinya dengan produk pabrik lain.

Selanjutnya, pada 2018, namanya kembali terbawa dalam masalah ajaran kedengkian oleh Alfian Tanjung sebab menunjuk 85 % kader PDIP ialah PKI. Alfian mengatakan jika pengakuannya bersumber dari perkataan Ribka jika 20 juta orang Indonesia ialah kader PKI.

Paling akhir, Ribka juga kembali mengundang perhatian waktu mengemukakan masukan dalam rapat kerja di antara Komisi IX bersama dengan Menteri Kesehatan serta Direksi BPJS.